LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Landasan Pengembangan Kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengacu pada peraturan-peraturan di bawah ini :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Pendidikan Tinggi (KKNI)
5. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
7. STATUTA Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Batoro Katong (YAPERTINUKA) Ponorogo tahun 2012

CAPAIAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Capaian pembelajaran dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur capaian pembelajaran mencakup Sikap, dan Tata Nilai, Kemampuan Kerja, Pengetahuan, dan Tangung jawab/Hak. Seluruh unsur ini menjadi satu kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab-akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan sebagai berikut "Setiap mahasiswa lulusan dari program studi apapun harus memiliki sikap dan tata nilai keindonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan kerja yang tepat dan menguasai/didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku tanggung jawab sebelum dapat menuntut hak-nya". Berikut deskripsi secara spesifik KKNI 2016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) INSURI Ponorogo.

KOMPETENSI LULUSAN PRODI HUKUM EKONOMIN SYARIAH (MUAMALAH) 

Kompetensi Utama Lulusan

1. Mampu mengelola Lembaga keuangan Syari’ah (LKS) secara amanah, jujur dan profesional serta sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Mampu mengelola Lembaga zakat, infak, shodaqoh dan wakaf (ZISWA) dengan amanah, jujur dan profesional sesuai dengan manajemen yang berlaku.
3. Mampu menjalankan bisnis syariah dengan amanah, jujur dan profesional sesuai dengan etika bisnis Islam.
4. Mampu memberikan konsultasi hukum ekonomi syariah dengan baik sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan berlandaskan pada nilai Aswaja An-Nahdliyyah
5. Mampu menganalisis  persoalan-persoalan  aktual  dalam  bidang Hukum Ekonomi Syariah
6. Mampu memberikan solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat berdasarkan Nilai Aswaja An-Nahdliyyah
7. Terampil mengomunikasikan keputusan hukum ekonomi syariah kepada masyarakat secara umum.
8. Terampil menganalisis putusan sengketa hukum ekonomi syariah dari pengadilan agama maupun pengadilan umum terkait
9. Terampil melakukan konsultasi, advokasi dan mediasi terkait dengan masalah dalam hukum ekonomi syariah khususnya dan hukum Islam serta hukum nasional yang terkait dengan hukum ekonomi syariah.

Kompetensi Pendukung Lulusan

1. Penguasaan teori-teori hukum Islam, diantaranya; ushul fiqh, qawaid fiqhiyyah, fiqh muamalah baik klasik maupun kontemporer, fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan mampu menyelesaikan problem-problem hukum ekonomi Islam.
2. Memiliki pemahaman yang baik tentang teori dan prosedur penelitian hukum secara umum, terampil menyusun disain penelitian dan melakukan penelitian Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) serta mampu mempresentasikan kasus-kasus Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) serta menghasilkan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
3. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan menganalisis problematika masyarakat, khususnya masalah ekonomi sehingga dapat menjadi konsultan hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.
4. Memiliki pemahaman secara mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, sosiologi hukum, hukum-hukum positif di Indonesia serta mampu mengapresiasi, membandingkan serta menganalisisnya dalam perspetif hukum ekonomi Islam.

Kompetensi Lainnya

1. Memiliki pengetahuan dalam bidang civil society
2. Memiliki pengetahuan dalam bidang kebahasaan (Indonesia, Inggris, Arab)

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)

SEBARAN MATA KULIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Semester I

Semester II

Semester III

Semester IV

Semester V

Semester VI

Semester VII